BMIWI Hadiri Rapat Pleno MUI Pusat Bahas Masalah Keagamaan dan Kemasyarakatan

Sebagai organisasi induk wanita Islam Indonesia, Badan Musyawarah Islam Wanita Indonesia (BMIWI) yang menaungi sekira 34 organisasi wanita Islam di Indonesia, BMIWI memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Karena itu BMIWI senantiasa dilibatkan dalam berbagai forum di tingkat lokal maupun nasional. Hadir perwakilan BMIWI ketua bidang organisasi, Vanny Yandrina, S.Si.,Apt.

Pada, Kamis, 17 Juli 2025 bertepatan 21 Muharram 1447 H, BMIWI turut menghadiri undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat untuk ikut serta dalam rapat pleno MUI Pusat di aula Buya Hamka, Lantai 4, gedung Muhammadiyah Pusat, Menteng, Jakarta Pusat. BMIWI mengutus 

Rapat pleno kali ini dibuka oleh ketua Dewan Pertimbangan MUI yang juga mantan wakil presiden Indonesia ke 13, Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin. MUI Pusat mengetengahkan tema, "Membahas Masalah-masalah Aktual tentang Keagamaan dan Kemasyarakatan", yang dipandu wakil ketua Dewan Pertimbangan MUI, Dr. H. Zainut Tauhid Sa'adi, M. Si. 

Ada sembilan poin yang menemukan dalam forum kali ini yaitu:

1. Tugas MUI sebagai Mitra Pemerintah bukan sebagai bawahan pemerintah harus lebih banyak memberikan masukan dan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar kepada Pemerinta
2. Mengenai polemik ijasah palsu sebagai kehormatan Bangsa yg dipertontonkan dimana²
3. Kasus Korupsi yang sangat masif dan jumlahnya trilyunan
4. Kementrian Komunikasi dan Digital diharapkan dapat memblokir aplikasi² pornografi, judi online, pinjaman online yang sangat meresahkan masyarakat
5. Pergaulan bebas anak² muda terkait Pendidikan rendah dan ekonomi sulit 
6. Persiapan politik tahun 2029 menyiapkan masyarakat cerdas berpolitik yang tidak dapat dibeli suaranya
7. Kebijakan Rombel 50 Siswa, Ribuan Sekolah Swasta di Jabar Krisis Peserta Didik
8. Masalah Sekolah Rakyat mencakup berbagai tantangan, baik dari segi pelaksanaan maupun dampaknya terhadap sistem pendidikan dan masyarakat. Beberapa masalah utama meliputi potensi segregasi sosial, kekhawatiran tentang kualitas pendidikan, dan dampak psikologis pada siswa
9. Ekonomi syariah, MUI harus menjadi Katalisator yang sifatnya gerakan kepada masyarakat perlu terintegrasi dengan ekonomi Nasional secara keseluruhan dan masalah SDM. 

Agenda rutin MUI Pusat ini ditutup sesi laporan singkat Dewan Pertimbangan MUI oleh Dr. H. Amursyah Tambunan, MA, serta sesi tanya jawab dari peserta rapat pleno.